Bahkan, telah menjadikan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris itu, kini justru menjadi negara importir pangan terbesar di dunia, dengan nilai impor mencapai 12 miliar dollar AS setahun. Impor pangan Indonesia, berpenduduk terbesar keempat di dunia, melebihi India dan Tiongkok.
Permainan rent seeking impor pada hampir semua komoditas pangan, mulai kedelai, gandum, beras, hingga gula mentah itu dinilai telah mencederai rasa keadilan karena importir bisa menangguk untung hingga puluhan persen. Sebaliknya, petani justru dirugikan karena membanjirnya pangan impor tanpa kendali akhirnya menjatuhkan harga komoditas pangan di dalam negeri.
Akibatnya, dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia kehilangan 5 juta petani, dan membuat marak alih fungsi lahan subur menjadi industri. Oleh karena itu, permainan jahat rent seeking izin impor dan kartel impor pangan harus dibongkar, demi mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memperbaiki nasib petani dan sektor pertanian nasional.
Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tedjo Wahyu Djatmiko, ketika dihubungi, Selasa (12/5). Menurut Tedjo, cita-cita kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo tidak ditopang oleh kemampuan para pembantunya dalam mengelola isu tersebut sehingga sampai 6 bulan pemerintahannya wacana impor pangan terus mengemuka.
"Siapapun pembantu presiden yang memberikan info menyesatkan tentang data pangan mesti dihukum. Sumber yang selalu menekan presiden bahwa akan terjadi kerusuhan jika kekurangan beras, harus ditindak. Memberikan data yang keliru kepada presiden merupakan kejahatan luar biasa sehingga kebijakan bisa salah dan merugikan rakyat," papar Tedjo.
Ia menambahkan saat kenaikan anggaran Kementan hingga 100 persen menjadi 74 triliun rupiah disetujui DPR, hal itu menjadi angin segar bagi petani. Muncul harapan bahwa perbaikan infrastruktur pertanian benar-benar akan direalisasikan.
"Sayangnya kemudian, keputusan impor gula hingga 1 juta ton yang didahului dengan desakan dari industri gula rafinasi, membuat publik mulai meragukan keseriusan Jokowi. Apalagi kemudian ada rencana impor beras untuk mengantisipasi kebutuhan lebaran," ujar Tedjo.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah mesti mewaspadai kemungkinan membanjirnya pasokan gula mentah atau raw sugar ke pasar Indonesia, menyusul aksi borong gula mentah yang dilakukan Wilmar International Ltd di pasar global. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu diperkirakan akan mengirimkan gula mentah itu ke Indonesia yang baru saja memberikan lisensi impor 950 ribu ton raw sugar kepada 12 perusahaan nasional.
Membanjirnya pasokan gula mentah di Tanah Air, yang sebenarnya hanya untuk konsumsi korporasi, selama ini kerap dibocorkan ke pasar konsumsi sehingga menjatuhkan harga gula petani. Apabila, rembesan gula mentah ke pasar konsumsi dibiarkan saja maka akan mematikan pabrik gula dan membunuh petani tebu nasional.
"Nah, yang paling krusial adalah usaha para importir ini untuk terus mematikan produksi gula nasional. Menekan tebu rakyat," kata pakar pertanian UGM Yogyakarta, Azwar Maas. (Koran Jakarta, 12/5)
Tedjo berpendapat indikasi Wilmar Internasional melakukan kartel impor gula di Indonsia bisa saja terjadi, karena perusahaan itu sejak dulu berupaya membuat Indonesia bergantung pada impor pangan. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha mesti bertindak agar Wilmar tidak kembali berulah seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu," tegas dia.
Tedjo menambahkan upaya modus seperti Wilmar itu merupakan warisan pemerintah masa lalu yang terus berulang. "Jadi kalau ini diteruskan Indonesia akan semakin terjebak dalam impor pangan atau food trap, dan semakin jauh dari berdaulat," jelas dia.
Terjebak Industri
Menurut Tedjo, pemerintahan Jokowi juga terjebak pada pemenuhan pangan oleh industri sebagai pilihan utama melalui konsep Food Estate.
Padahal, Food Estate tidak akan ada realisasinya dengan kedaulatan pangan yang menjadikan petani dan desa sebagai soko guru. Food Estate hanyalah rangkaian dari perdagangan pangan dunia dimana para pemodal yang akan menangguk untung, sementara desa dan petani terus akan menyerbu kota menjadi kaum miskin kota.
"Jangan bermimpi membangun Papua sebagai pusat pangan. Jangankan Indonesia Timur yang jauh dari pusat, pertanian di Jawa saja tidak dibela," jelas dia.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, menambahkan semua menteri terkait pangan mesti bertanggung jawab atas matinya petani dan pertanian di Indonesia.
"Termasuk menteri BUMN yang sama sekali tidak membela nasib PTPN dan petani. Kalau PTPN merugi hanya menyalahkan manajemen. Ini kan lucu," jelas dia.
0 komentar: