SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan antisipasi risiko kerawanan pangan di beberapa daerah. Kerawanan pangan menyebar di berbagai daerah, mengingat jumlah penduduk miskan masih banyak.
Badan Pusat Statistik mencatat ada 4.507 juta atau 13,77 persen jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2016.
“Masih banyaknya jumlah penduduk miskin, maka jumlah daerah rawan pangan juga masih banyak,” kata Whitono, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jawa Tengah dalam sosialisasi Rapergub Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Jateng 2015-2019 di Kantor Bappeda Jateng, kemarin.
Kerawanan pangan bisa terjadi diantaranya karena cuaca, distribusi dan pasokan yang tidak lancar, serta konsumsi pangan yang belum cukup. Karena itu dibutuhkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap lima tahun sekali.
“Ketahanan pangan, tidak hanya hanya bicara soal ketersediaan pangan, tapi juga soal distribusi, kamanan, dan pemerataan. Jika pangan tidak ditangani secara serius, maka akan terjadi malapetaka bahkan peperangan,” ujarnya.
Menurut dia, antisipasi kerawanan pangan di Jateng melibatkan 22 SKPD baik tingkat pusat dan provinsi. Nantinya, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi akan jadi panduan SKPD.
Kepala Subbid SDAP Bappeda Jateng, Khasanaturodiyah mengatakan, dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dibutuhkan koordinasi semua sektor, untuk mengatasi masalah gizi yang disebabkan konsumsi makanan yang kurang memadai dan pencegahan penanganan infeksi.
Keberhasilan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sangat tergantung dukungan pendanaan dari APBD, APBN, serta swasta.
“Faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap pangan, pola asuh, akses air besih, sanitasi lingkungan, dna pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sumber: suaramerdeka[dot]com
0 komentar: