Indonesia Negeri Singkong

Ilustrasi Krjogja

UNTAIAN lirik salah satu lagu Koes Ploes di era 1970-an Tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman seperti hadir kembali saat kita memperingati hari pangan se-dunia setiap tahun. Begitu gemah ripah loh jinawi-nya negeri kita. Sumber makanan dari darat dan lautan begitu melimpah.

Tetapi apabila lagu berjudul ‘Kolam Susu’ kita perdengarkan kembali saat ini, kondisinya justru terasa jauh berbeda. Kita terasa disindir lagu tersebut. Karena gambaran negara yang loh jinawi sudah serasa jauh dari kondisi saat ini. Rasanya, kita justru menjadi negara yang tidak mampu berdaulat dalam urusan pangan.

Menurut Global Food Security Index (2015) kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini hanya mencapai 46,7 berada di urutan 74 dari 105 negara di dunia. Dan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malasyia, Thailand dan Negara ASEAN lainnya kita tertinggal jauh. Tentu ini menjadi sebuah ironi, Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi tingkat ketahanan pangannya justru terpuruk.

Saatnya ke Luar Jebakan

Kalau kita melihat angka impor pangan kita di beberapa komoditas seperti gandum, kedelai, beras, buah-buahan semakin membuat miris. Coba kita lihat dari satu komoditas gandum saja. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) periode Januari-Juni 2016, total impor terigu mencapai 97.349 metrik ton dengan nilai US$ 28,22juta. Sementara impor biji gandum periode yang sama, tercatat total mencapai 5.692.630 metrik ton dengan nilaiUS$ 1,31 miliar. Belum lagi impor gandum untuk kebutuhan pakan ternak yang cukup besar mencapai 1.506.293 ton, atau naik 86.957,4% dibandingkan periode yang sama di 2015 sebesar 1.730 ton.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan, mengapa kita harus mengimpor gandum? Bukankah negara kita yang tropis oleh Tuhan tidak didesain dengan sumber pangan tersebut. Tentu saja ini menjadi sebuah keanehan, sedangkan Tuhan dengan firmanNya jelas-jelas menegaskan bahwa semua yang hidup dari binatang yang kecil dan melata seperti cacing sudah disediakan sumber makanannya. Sumber makanan suatu negara tentu saja sejalan dengan jenis tanah dan iklimnya. Maka pilihannya hanya satu, kita harus segara ke luar dari jebakan pangan tersebut. Saatnya kita kembali ke sumber pangan kita sendiri yang begitu melimpah dari Sabang sampai Merauke.

Solusi

Singkong atau kalau orang Jawa biasa menyebut ‘tela’ atau kalau masyarakat Purworejo, Banyumas dan sekitarnya biasa menyebut ‘bodin’. Singkong merupakan komoditas yang mudah tumbuh dimanapun di Indonesia. Dari lahan gambut yang ada di Kalimantan sampai dengan lahan yang kering seperti di Gunungkidul. Singkong mempunyai karakter unik untuk bahan pangan alternatif selain beras. Bahkan singkong dengan pengolahan secara khusus melalui fermentasi yang biasa dikenal dengan tepung Mocaf (modified cassava flour) karakternya bisa menggantikan tepung terigu. Karakter tanaman singkong yang mudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut sesungguhnya menarik untuk dikembangkan. Tetapi perhatian pemerintah saat ini dengan varietas singkong masih setengah hati. Sumber pangan dari singkong masih dipandang sebagai bermutu rendah (inferior).

Konsep ketahanan pangan nasional tetap saja terfokus kepada swasembada beras, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan swasembada yang dicita-citakan. Mengapa kita tidak mencoba alternatif lain? Seperti mendorong singkong sebagai sumber pangan kedua setelah beras, bukan malah terigu/gandum yang seratus persen berasal dari import.

Mengapa kita tidak memakai cara berpikr yang lain, seperti mengurangi impor gandum dengan mulai mengganti tepung non gandum seperti singkong melalui swasembada singkong nasional, sebagai sumber pangan alternatif selain beras. Sehingga dalam kurun waktu tertentu kita akan bisa menghentikan impor gandum dengan mengganti dengan tepung dari pangan lokal seperti singkong. Modal triliunan untuk impor gandum bisa diarahkan untuk mendorong swasembada beras dan singkong nasional sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan petani. Tentu saja ini adalah sebuah wacana yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut, sehingga pada saatnya dapat ditemukan konstruksi yang tepat untuk mengembalikan jatidiri sebagai bangsa yang berdaulat termasuk dalam urusan pangan.

(Dwi Kuswantoro. Direktur di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PinBUK) dan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 18 Oktober 2016)


Sumber: krjogja[dot]com