Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara (BKP Sumut) menyarankan agar masyarakat menerapkan one day no rice atau satu hari tanpa nasi. Hal ini untuk mengurangi keluhan masyarakat terhadap kenaikan beras.
Kepala BKP Sumut, Suyono mengatakan, one day no rice cukup efektif meskipun bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi beban pengeluaran masyarakat dalam membeli beras. Namun, dengan memilih bahan pangan lainnya sebagai pengganti beras merupakan pilihan yang bijak daripada harus mengeluh terus-menerus karena kenaikan harga beras.
"Sebatas ini, kita masih dalam proses menyosialisasikan program one day no rice. Tapi saya optimis ini akan berhasil, apalagi sudah terbukti bahan pangan lainnya seperti ubi kayu, jagung, kedelai dan sebagainya juga tinggi kandungan karbohidratnya," ujarnya kepada MedanBisnis, Jumat (6/3) di Medan.
Sosialisasi ini juga, menurut Suyono, akan diterapkan ke tingkat sekolah. Karena, menerapkan suatu program pengganti nasi lebih mudah terhadap anak-anak, terutama anak sekolah dasar (SD).
Apalagi, terbukti bahan pangan seperti ubi kayu, ubi rambat, kentang, jagung dan kedelai malah lebih menyehatkan badan dibandingkan nasi. Selain itu bahan pangan ini juga sangat enak jika diolah baik direbus, digoreng,dipanggang dan sebagainya.
"Secara pelan-pelan lah akan kita terapkan, berawal dari 1 hari dalam seminggu, untuk sebagai proses terlebih dahulu, nanti lama-lama akan terbiasa. Ini juga sudah diterapkan di kantor-kantor pemerintahan daerah baik provsu maupun kabupaten/kota. Bahkan, setiap kantin sudah kita minta setiap hari selasa tidak menjual nasi," katanya.
Dia menuturkan, jika penerapan one day no rice dilaksanakan, Sumut mampu menghemat beras mencapai puluhan ton. Dan ini sangat bermanfaat dalam surplus beras juga meningkatkan penjualan terhadap bahan pangan lainnya di pasaran. Selain itu, petani pun tidak selalu menganggap menanam padi lebih menguntungkan.
Program ini juga bisa menjadikan tanaman pangan lain sebagai andalan di Sumut. "Penerapan program one day no rice bukanlah hanya sebagai tugas pemerintah semata, tetapi juga seluruh lapisan baik pemerintahan, SKPD dan kalangan masyarakat," ungkapnya.
Suyono menambahkan, meskipun kenaikan beras tidak begitu berdampak terhadap Sumut, tetapi pemerintah akan tetap antisipasi dan berupaya kenaikan harga bahan pokok utama ini tidak seperti yang terjadi di Jawa.
"Saat ini, harga beras masih bisa ditolerir, apalagi kenaikan harganya itu tidak secara merata. Tetapi, pemerintah akan tetap antisipasi agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tuturnya.
Dalam hal ini, kata Suyono, BKP sedang mengoptimalkan cadangan pangan seperti lumbung padi di 600 desa di Sumut, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Ini sebagai upaya menggalakkan program pembangunan pangan dalam menyejahterakan masyarakat.
0 komentar: